nusakini.com--Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menilai sistem pendidikan vokasi yang tengah dikembangkan pemerintah sangat tepat untuk mendukung pembangunan industri pengolahan (manufaktur). Upaya tersebut tidak sebatas mendukung target pertumbuhan. Lebih dari itu, pertimbangan penyerapan tenaga kerja yang besar menjadi prioritas pertimbangan untuk mendukung kinerja industri pengolahan. 

"Program link and match pada pendidikan vokasi yang menghubungkan sekolah dengan industri menjadi sangat bermanfaat," kata Rosan Roeslani, sebagaimana dikutip The Jakarta Post, Senin (4/12). 

Menurut Rosan, upaya lebih dan keseriusan dibutuhkan untuk menyambung kebutuhan industri dan kebutuhan kerja. Pendidikan kejuruan dan keahlian terapan penting untuk menunjang kebutuhan industri yang semakin beragam. Sistem pendidikan vokasi penting untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai di lapangan industri. 

Kadin menilai, pembangunan industri manufaktur perlu menjadi prioritas pemerintah. Pasalnya, penyerapan tenaga kerja sektor ini tergolong sangat tinggi. Dengan demikian, kemajuan sektor industri akan membawa pengaruh positif pada perbaikan angka pengangguran. 

• KBRI Gelar Business Gathering di Bishkek, Kyrgyzstan untuk Tingkatkan Perdagangan Kedua Negara
• INA-LAC Business Network: KADIN Siap Berbisnis dengan Kawasan Amerika Latin dan Karibia
• Kadin Siap Stabilkan Harga Minyak Goreng
• Menaker Minta KADIN Terapkan Struktur dan Skala Upah
• Bakal Dihadiri Jokowi, Group Same Hotels Indonesia Siap Sukseskan Munas Kadin Di Kendari

"Pertumbuhan ekonomi kita perlu ditopang oleh sektor industri pengolahan, yang juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Saat ini 17 juta tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor ini. Penyerapan tenaga kerja adalah indikator penting keutamaan sektor," ulas Rosan. 

Ketua Umum Kadin juga memaparkan kebutuhan sektor industri, terutama terkait pasokan listrik dan gas dengan harga terjangkau. Selain itu, ada kebutuhan dukungan pemerintah pada pembangunan infrastruktur guna menurunkan biaya logistik. 

Selain itu, tantangan bagi industri manufaktur, salah satunya datang dari aspek kepastian regulasi. Sejumlah regulasi dianggap kontraproduktif bagi pembangunan industri karena tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Rosan mencontohkan adanya aturan pemerintah daerah yang mengharuskan pemanfaatan bahan baku lokal untuk pembukaan pabrik. Di sisi lain, bahan baku yang tersedia tidak memenuhi standar minimum yang dibutuhkan industri pengolahan.  

"Aturan seperti ini akhirnya bersifat kontraproduktif terhadap industri," sambung Rosan. 

Komunikasi yang intens antara pelaku industri dan pemerintah dibutuhkan agar peraturan atau regulasi yang tidak mendukung atau tidak relevan lagi bisa direvisi.(p/ab)